Elemen masyarakat Bali nilai putusan PN Denpasar yang menyatakan bersalah beberapa aktivis Bali dalam kasus unjuk rasa anarkhis Agustus 2025 lalu sebagai langkah yang Tepat dan sesuai prosedur.

Masyarakat Bali menyatakan dukungan terhadap keputusan pengadilan dalam kasus demonstrasi anarkhis yang terjadi pada Agustus 2025. Vonis yang menjatuhkan hukuman penjara kepada beberapa aktivis dinilai sebagai langkah yang tepat dan mencerminkan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.

Berbagai tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan desa adat menilai bahwa proses hukum dalam kasus tersebut telah dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur. Semua tahapan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, dianggap telah memenuhi prinsip due process of law tanpa adanya intervensi atau kriminalisasi terhadap kebebasan berespresi.

Masyarakat menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional setiap individu, namun kebebasan ini memiliki batasan yang jelas. Tindakan yang mengarah pada perusakan, gangguan ketertiban, dan membahayakan keselamatan umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Menurut pandangan masyarakat Bali, tindakan para terdakwa tidak mencerminkan nilai intelektual atau etika dari gerakan akademis. Sebaliknya, tindakan tersebut merusak reputasi dunia akademik yang seharusnya mengedepankan dialog dan kritik secara damai.

Dengan menjunjung tinggi harmoni sosial, ketertiban, dan kearifan lokal, Bali meyakini bahwa tindakan anarkhis bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku dianggap penting untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan masyarakat, dan citra Bali sebagai wilayah yang beradab dan menghormati hukum.

Dukungan terhadap putusan ini juga mencerminkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menjaga sikap profesional, objektif, dan tegas dalam menindak setiap pelanggaran hukum tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak manapun.

Selanjutnya, masyarakat Bali mengajak semua elemen, termasuk aktivis dan akademisi, untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang konstruktif, bermartabat, dan bertanggung jawab. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi tetapi harus disampaikan dengan cara yang mencerminkan kedewasaan dan menghormati hukum yang berlaku.