Partai PBB Tegaskan Reformasi Polri Bertujuan Menguatkan Institusi

Jakarta — Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan bahwa agenda reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dipahami sebagai upaya penguatan institusi, bukan pelemahan. Dalam pernyataannya, juru bicara partai menilai bahwa meningkatnya tuntutan publik terhadap profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan membuat penguatan Polri menjadi kebutuhan strategis negara.

“Reformasi Polri itu bagian integral dari upaya memperkuat institusi negara dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks. Ini bukan langkah mendiskreditkan Polri, tetapi memastikan Polri semakin modern, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” ujar salah satu perwakilan PBB.

PBB menilai bahwa salah satu fokus utama reformasi adalah pembenahan sumber daya manusia (SDM) Polri. Mulai dari rekrutmen, pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier disebut perlu semakin berbasis meritokrasi dan integritas. SDM yang profesional dan beretika dianggap sebagai fondasi penting dalam membentuk Polri yang presisi serta adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi hukum.

“Peningkatan kualitas SDM merupakan langkah penguatan internal, bukan penilaian negatif terhadap Polri. Justru ini bentuk komitmen untuk menjaga marwah dan kredibilitas institusi di mata publik,” lanjut pernyataan tersebut.

Terkait kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan, PBB menegaskan bahwa pengaturan posisi Polri berada pada kewenangan konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kebijakan itu dijalankan dalam kerangka UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk menjaga stabilitas serta efektivitas pemerintahan.

“Penetapan posisi Polri oleh Presiden adalah bagian dari mekanisme konstitusional. Namun tentu tetap terbuka terhadap masukan konstruktif demi kepentingan bangsa,” demikian penjelasan PBB.

Pernyataan tersebut menutup dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melihat reformasi Polri sebagai investasi kelembagaan jangka panjang, bukan sebagai isu politis jangka pendek. PBB menilai dukungan konstruktif dari berbagai pihak akan memperkuat Polri sebagai institusi penegak hukum yang kredibel dan responsif terhadap kebutuhan publik.