PB HMI MPO Tekankan Dialog dan Gerakan Intelektual dalam Pelantikan Kepengurusan 2025–2027
Jakarta — Pelantikan Kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) periode 2025–2027 M dipandang bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gagasan, mempertegas komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadaban.
Ketua Umum PB HMI MPO, Laode Muh Imran, mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk menahan diri dari tindakan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, khususnya aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Menurutnya, ruang demokrasi harus tetap dijaga melalui cara-cara yang rasional, konstitusional, dan menjunjung tinggi etika kebangsaan.
Ia mengatakan, pelantikan kepengurusan PB HMI MPO periode 2025–2027 M seharusnya menjadi ruang refleksi bersama bagi kader dan generasi muda untuk memperkuat peran organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangannya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyampaikan aspirasi secara cerdas, damai, dan memberi nilai tambah bagi kehidupan publik.
“Kami memahami aspirasi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan kritik maupun gagasan perubahan. Namun, aksi anarkis hanya akan merugikan citra perjuangan itu sendiri dan menghambat ruang dialog yang sehat,” kata Laode Muh Imran.
Ia menegaskan, pendekatan dialog, advokasi kebijakan, dan kampanye publik yang damai harus menjadi jalan utama dalam menyampaikan pandangan serta memperjuangkan perubahan. Bagi HMI MPO, gerakan mahasiswa harus tetap berpijak pada intelektualitas, kedewasaan sikap, dan tanggung jawab sosial agar tetap relevan sebagai kekuatan moral di tengah dinamika nasional.
Selain menyoroti pentingnya kondusivitas, PB HMI MPO juga menyampaikan pandangannya terkait sistem ketatanegaraan nasional. Organisasi ini menilai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari kerangka tata kelola pemerintahan yang perlu dijaga untuk mendukung efektivitas koordinasi keamanan nasional dan akuntabilitas kelembagaan.
Menurut Laode Muh Imran, stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang profesional merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat. Karena itu, ia menilai kesinambungan tata kelola negara perlu dijaga agar pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk di bidang keamanan dan ketertiban, berjalan secara konsisten dan bertanggung jawab.
“Stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang profesional merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Karena itu, kami mendukung agar Polri tetap berada dalam garis koordinasi Presiden demi menjaga konsistensi tata kelola negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelantikan kepengurusan baru harus dimaknai sebagai ruang konsolidasi ide, penguatan nilai intelektualitas, dan penegasan komitmen kader HMI MPO dalam menjaga persatuan serta mendorong kemajuan bangsa. Menurutnya, generasi muda perlu menunjukkan bahwa perjuangan tidak dibangun dengan luapan emosi, tetapi melalui kejernihan berpikir, keteguhan prinsip, dan kontribusi nyata.
Dalam konteks itu, PB HMI MPO menempatkan pelantikan kepengurusan periode 2025–2027 M sebagai titik awal untuk memperkuat arah gerakan organisasi ke depan. Tidak hanya sebagai forum pergantian estafet kepemimpinan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi medium untuk merumuskan langkah-langkah strategis organisasi dalam merespons tantangan kebangsaan, sosial, dan demokrasi yang terus berkembang.
Ajakan menjaga situasi tetap kondusif, menurut PB HMI MPO, sejalan dengan komitmen organisasi untuk terus mendorong perubahan sosial melalui jalur konstitusional, dialog kebangsaan, dan gerakan intelektual yang konstruktif. Dengan semangat itu, HMI MPO berharap seluruh rangkaian pelantikan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan pesan kuat bahwa pemuda tetap memiliki peran sentral dalam merawat persatuan, memperkuat demokrasi, dan mengawal pembangunan bangsa secara bertanggung jawab.
Pelantikan PB HMI MPO periode 2025–2027 M pada akhirnya bukan hanya penanda lahirnya kepengurusan baru, tetapi juga simbol keberlanjutan peran mahasiswa sebagai kekuatan intelektual dan moral. Di tengah berbagai tantangan kebangsaan, forum semacam ini diharapkan mampu melahirkan energi baru bagi gerakan mahasiswa yang lebih dewasa, solutif, dan berpihak pada kepentingan bangsa secara luas.