Reformasi Penegak Hukum: BEM UPNVJ Beri Dukungan untuk Transformasi Polri

Jakarta — Menjelang perilisan rekomendasi awal reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (BEM UPNVJ), Sdr. Kaleb Otniel Aritonang, menyampaikan dukungan penuh sekaligus harapan besar terhadap arah pembaruan institusi tersebut. Ia menyebut momentum ini sebagai fase penting yang dapat memperkuat profesionalitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan Polri di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Menurut Sdr. Kaleb, rekomendasi awal reformasi Polri diharapkan menjadi penanda kuat bahwa institusi penegak hukum tersebut siap menjawab kebutuhan zaman. Ia menegaskan bahwa masyarakat modern memerlukan aparat yang tidak hanya kuat, tetapi juga mampu bekerja secara transparan, responsif, dan berorientasi pada prinsip keadilan. Karena itu, BEM UPNVJ menyatakan dukungan terhadap setiap langkah perubahan yang memperkuat integritas dan kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Sdr. Kaleb menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek internal Polri, seperti pola rekrutmen, manajemen SDM, fungsi pengawasan, hingga tata kelola teknologi. Dirinya menilai bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan secara struktural. “Reformasi jangka panjang hanya akan berhasil jika dilakukan secara sistemik dan konsisten,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya ruang dialog yang lebih terbuka antara Polri dan masyarakat, termasuk akademisi dan generasi muda. Menurutnya, keterlibatan publik akan memperkuat legitimasi reformasi sekaligus menciptakan atmosfer kolaboratif yang lebih sehat. “Institusi publik yang mengajak masyarakat terlibat dalam proses pembenahan akan selalu memiliki posisi lebih kuat di mata publik,” tambahnya.

Dalam pandangan Sdr. Kaleb, reformasi Polri harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Ia berharap Polri dapat menjadi institusi yang humanis, tanpa kehilangan ketegasan dalam menghadapi ancaman keamanan. Keseimbangan tersebut dinilai sebagai syarat utama bagi tegaknya stabilitas dan keadilan sosial di Indonesia.

Sdr. Kaleb juga menilai bahwa modernisasi digital merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindarkan dalam proses reformasi. Ia berharap Polri mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. “Digitalisasi harus menjadi fondasi baru dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum,” katanya.

BEM UPNVJ, lanjutnya, akan terus mengawal proses reformasi Polri secara konstruktif. Ia memastikan bahwa mahasiswa memiliki komitmen kuat untuk turut berkontribusi dalam pembenahan institusi strategis tersebut. “Kami siap memberikan pandangan kapan pun diperlukan. Reformasi Polri adalah kepentingan kita bersama sebagai warga negara,” ujar Sdr. Kaleb.

Pada bagian akhir, ia menegaskan bahwa rekomendasi awal yang akan dirilis bukanlah titik akhir, melainkan permulaan dari agenda besar reformasi jangka panjang. Ia menyebut Polri memiliki kesempatan emas untuk memperkuat kepercayaan generasi muda melalui langkah nyata dan keberanian melakukan perubahan. “Kami berharap ini menjadi awal transformasi yang berkelanjutan,” pungkasnya.