Jangan Kehilangan Arah, DPM KM STIAMI Ajak Publik Fokus pada Substansi Perjuangan
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut STIAMI (DPM KM STIAMI) mengajak masyarakat menjadikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai ruang evaluasi yang kritis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Penyampaian aspirasi perlu menjaga kejelasan tuntutan, independensi, serta keselamatan seluruh pihak.
Muhammad Deni selaku Wakil Ketua Umum DPM KM STIAMI menekankan pentingnya menjaga arah perjuangan agar tetap berkaitan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Tuntutan mengenai keadilan agraria, perlindungan lingkungan, pemberantasan korupsi, dan keterjangkauan pendidikan membutuhkan pengawalan yang konsisten, termasuk setelah aksi selesai,” ujarnya.
Menurut Deni, independensi menjadi bagian penting dari tanggung jawab tersebut.
“Setiap sikap perlu dibangun berdasarkan fakta, kajian, dan kebutuhan masyarakat, tanpa bergantung pada kepentingan kelompok yang ingin mengambil keuntungan politik. Dukungan dari pihak mana pun harus tetap dinilai secara kritis dan tidak menghilangkan kebebasan untuk menentukan tuntutan,” tegasnya.
Deni menekankan bahwa ketegasan menyampaikan kritik harus berjalan bersama kedisiplinan memeriksa informasi.
“Kabar yang belum jelas, potongan video tanpa konteks, maupun ajakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perlu diperiksa sebelum disebarkan atau ditindaklanjuti. Kehati-hatian membantu menjaga agar perhatian publik tetap tertuju pada persoalan yang diperjuangkan,” katanya.
DPM KM STIAMI juga mengingatkan bahwa tindakan kontraproduktif dapat merugikan masyarakat dan mengaburkan substansi tuntutan.
“Perusakan fasilitas, intimidasi, serta kekerasan terhadap siapa pun harus dihindari. Kebebasan menyampaikan pendapat perlu dijalankan dengan menghormati keselamatan, hak, dan ruang hidup orang lain,” tutur Deni.
Ia menegaskan bahwa ajakan menjaga aksi tetap damai tidak mengurangi ketegasan dalam mengawasi pemerintahan.
“Kritik dapat disampaikan secara lantang melalui argumentasi yang kuat, tuntutan yang terukur, dan keberanian meminta pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, pemerintah dan aparat berkewajiban menghormati penyampaian aspirasi secara damai serta menanggapi persoalan yang disampaikan masyarakat,” ungkapnya.
Deni berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menghasilkan pembahasan yang substantif mengenai pelaksanaan janji dan dampak kebijakan.
“Evaluasi harus membuka ruang bagi beragam pandangan, termasuk suara kelompok yang terdampak langsung. Perbedaan pendapat semestinya menjadi bahan pemeriksaan dan perbaikan, bukan alasan untuk saling mengancam,” jelasnya.
Melalui pesan tersebut, DPM KM STIAMI menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar pengawalan aspirasi.
“Perjuangan membutuhkan independensi, konsistensi, dan kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat. Keberhasilannya terlihat dari tuntutan yang ditindaklanjuti serta perubahan yang memperbaiki kehidupan bersama,” pungkasnya.
