Imparsial Dorong Pemerintah dan DPR Kawal Kebijakan Struktur Militer Sesuai Reformasi

JAKARTA — Lembaga Imparsial menyoroti rencana ekspansi Komando Teritorial dan peresmian sejumlah Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Isu ini mengemuka bersamaan dengan rangkaian peringatan Peristiwa Munir, di mana Imparsial menilai agenda reformasi sektor keamanan tetap relevan untuk terus dikawal.

Menurut Imparsial, kebijakan penambahan struktur militer di berbagai daerah perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi memperluas struktur Komando Teritorial. Imparsial memandang perluasan tersebut perlu dipastikan tetap sejalan dengan mandat reformasi TNI dan prinsip supremasi sipil.

“Profesionalisme TNI justru dibangun melalui batas yang tegas antara fungsi pertahanan dan urusan pemerintahan sipil. Karena itu, kami mendorong agar TNI tetap fokus pada fungsi pertahanan negara,” ujar perwakilan Imparsial.

Imparsial juga menaruh perhatian pada keterlibatan aparat dalam agenda pembangunan sipil, antara lain pada megaproyek ketahanan pangan di Merauke. Menurut Imparsial, proyek tersebut bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat adat serta kelestarian lingkungan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas peran aparat keamanan dalam agenda pembangunan.

Imparsial menekankan bahwa seluruh pandangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan, bukan untuk menciptakan pertentangan. Imparsial menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan seluruh pihak, serta berkomitmen menyampaikan aspirasi melalui cara-cara yang tertib dan damai.

Imparsial berharap pemerintah, TNI, dan DPR dapat memastikan setiap kebijakan terkait struktur dan fungsi militer tetap berada dalam koridor reformasi sektor keamanan serta menjunjung prinsip supremasi sipil demi memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.