LMP: Stabilitas Nasional Bukan Alasan Membungkam Kritik, Demokrasi Bukan Pembenaran Anarki

JAKARTA – Menyambut momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Laskar Merah Putih (LMP) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memperkuat persatuan bangsa, serta memastikan stabilitas nasional tetap terpelihara demi kepentingan rakyat.

Wakil Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (Wakasekjen LMP), Yunus Rotestu atau yang akrab disapa Nus Meo, menilai bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dijadikan ruang refleksi dan evaluasi bersama terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, perbedaan pandangan maupun kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun harus tetap disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak mengarah pada tindakan yang merugikan masyarakat.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum evaluasi yang objektif dan konstruktif. Masyarakat tentu memiliki hak untuk mengkritik dan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai kebebasan demokrasi justru dimanfaatkan untuk menciptakan kegaduhan, provokasi, ataupun tindakan anarkis yang akhirnya merugikan rakyat sendiri,” kata Yunus.

Nus Meo berpandangan bahwa menjaga stabilitas nasional bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, melainkan membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa. Kondisi keamanan yang kondusif dinilai sangat penting agar aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta berbagai agenda pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik.

“Kita harus memahami bahwa stabilitas nasional bukan berarti membungkam kritik, sebagaimana demokrasi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan. Pemerintah harus terbuka terhadap aspirasi rakyat, sementara masyarakat juga perlu mengedepankan cara-cara yang damai, tertib, dan konstitusional dalam menyampaikan pendapat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, LMP menyoroti pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, provokasi, serta berbagai bentuk hasutan yang berpotensi memperkeruh situasi sosial politik menjelang momentum dua tahun pemerintahan. Menurut Nus Meo, perbedaan sikap politik merupakan sesuatu yang wajar, namun tidak seharusnya berkembang menjadi permusuhan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jangan biarkan provokasi membajak aspirasi rakyat dan memecah belah bangsa. Kita boleh berbeda pandangan dalam menilai kebijakan pemerintah, tetapi kepentingan bangsa dan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Kritik yang sehat seharusnya menghasilkan perbaikan, bukan justru menimbulkan konflik dan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Nus Meo juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai, stabilitas nasional yang kuat harus dibangun melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, hingga penegakan hukum perlu terus menjadi perhatian pemerintah. Dengan demikian, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menjadi ajang penyampaian capaian program, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih dirasakan masyarakat.

“Pemerintah harus menjawab kritik dengan kerja nyata dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui keberpihakan terhadap kepentingan publik, keterbukaan, serta kesungguhan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan, Laskar Merah Putih diharapkan dapat terus mengambil peran positif dalam memperkuat persatuan, membangun kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Nus Meo juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen sipil untuk tetap mengutamakan dialog, menghindari provokasi, serta tidak mudah terpengaruh ajakan yang mengarah pada tindakan anarkis. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dihormati sebagai hak konstitusional warga negara, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan hak masyarakat lainnya.

“Laskar Merah Putih mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kamtibmas, memperkuat semangat persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai kepentingan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kita harus mampu menjaga marwah demokrasi sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap berjalan demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Nus Meo menekankan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan nasional. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang terbuka terhadap kritik, masyarakat yang aktif mengawal kebijakan publik, serta situasi keamanan yang kondusif agar agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terus berjalan.

“Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas ego politik dan kepentingan kelompok. Mari kita jadikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai sarana memperkuat persatuan, melakukan evaluasi secara konstruktif, serta menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan demokratis,” pungkasnya.